Tim Pencari Fakta Turun ke Lahan PT Eka Daya
Rumah Dinas Wakil Bupati dan Wakil DPRD Siak Ikut Disorot

By Bermadah 20 Nov 2026, 21:23:41 WIB Siak
Tim Pencari Fakta Turun ke Lahan PT Eka Daya

BERMADAH.CO.ID, SIAK – Polemik penguasaan dan perizinan lahan PT Eka Daya di kawasan perkotaan Siak kembali mencuat. Tim Pencari Fakta turun langsung ke lapangan untuk menelusuri persoalan lahan yang dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan, mulai dari status kepemilikan tanah, peruntukan izin, hingga keberadaan fasilitas pemerintah yang disebut masih berada di atas lahan perusahaan.

Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, turut hadir dalam pengecekan lapangan tersebut. Kehadiran Bupati bertujuan mendengarkan langsung persoalan yang disampaikan masyarakat sekaligus mencari jalan penyelesaian atas polemik yang selama ini berkembang.

Afni menegaskan, perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Eka Daya pada 2025 telah dilakukan sebelum dirinya dilantik menjadi Bupati Siak.

Ia menjelaskan, keberadaan PT Eka Daya memiliki sejarah tersendiri dalam perjalanan pembentukan Kabupaten Siak, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Perusahaan tersebut, menurutnya, memiliki kontribusi dalam proses terbentuknya daerah otonomi baru.

Namun, Afni menegaskan bahwa persoalan yang berkembang saat ini harus diselesaikan secara terbuka, berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau memang ada masyarakat yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut dan mempunyai bukti kepemilikan, silakan menempuh jalur hukum melalui PTUN. Tidak bisa pembatalan izin hanya dilakukan melalui Bupati. Nanti kita beradu aturan dan bukti di pengadilan,” tegas Afni.

Ia juga menyebut, sebagian lahan PT Eka Daya selama ini telah dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas pemerintah. Karena itu, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

PBG Belum Disetujui, Bupati Minta Persoalan Diselesaikan

Dalam pengecekan lapangan itu, Afni mengungkapkan PT Eka Daya telah mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, permohonan tersebut belum disetujui karena gambar dan konsep bangunan dinilai belum sesuai dengan karakter serta identitas kawasan Melayu di Siak.

Bupati meminta agar seluruh persoalan yang berkaitan dengan lahan, masyarakat, dan peruntukan bangunan diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pembangunan dilanjutkan.

“PBG-nya sudah diajukan, tetapi belum saya setujui. Gambarnya belum sesuai dengan wilayah Melayu. Tolong persoalan ini diselesaikan secara komplit di lapangan bersama masyarakat terlebih dahulu,” ujar Afni.

Sikap tersebut menjadi perhatian, mengingat kawasan perkotaan Siak memiliki nilai sejarah dan identitas budaya Melayu yang dinilai perlu dijaga dalam setiap pembangunan.

Tim Pencari Fakta Pertanyakan Aset Pemda

Sementara itu, Ketua Tim Pencari Fakta Laskar Jaya mempertanyakan keberadaan sejumlah fasilitas pemerintah yang disebut masih berada di atas lahan PT Eka Daya, tetapi belum tercatat atau bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah.

Persoalan ini dinilai serius karena menyangkut kepastian hukum aset daerah.

Tim juga menyoroti keberadaan rumah dinas Wakil Bupati Siak dan rumah dinas Wakil Ketua DPRD Siak yang disebut berdiri di atas lahan PT Eka Daya.

“Ini sangat miris. Rumah dinas Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Siak berada di atas lahan PT Eka Daya. Kita mempertanyakan bagaimana status tanahnya dan bagaimana proses perizinan bangunannya,” menjadi pertanyaan yang disampaikan dalam penelusuran lapangan.

Tim meminta pemerintah daerah membuka dokumen kepemilikan dan legalitas lahan secara transparan, termasuk memastikan status aset pemerintah yang selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik.

Wan Hamzah Desak Izin Ditinjau Ulang

Wan Hamzah turut mendesak agar izin PT Eka Daya ditinjau kembali. Ia menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian antara peruntukan awal lahan dengan kondisi pembangunan yang berkembang saat ini.

Menurutnya, izin awal disebut diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS), namun di lapangan justru berkembang pembangunan pertokoan.

Ia juga mempertanyakan proses perpanjangan izin yang disebut berlangsung pada 2025, termasuk rekomendasi perpanjangan hak selama 20 tahun yang diduga telah diberikan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Kalau peruntukan awalnya RSS, tetapi yang dibangun justru pertokoan, ini harus diperiksa. Kami meminta izin dan HGB yang dimiliki PT Eka Daya ditinjau ulang. Jangan sampai ada ketidaksesuaian antara izin yang diberikan dengan realisasi di lapangan,” tegasnya.

Desakan tersebut menuntut pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, tata ruang, serta kesesuaian penggunaan lahan.

PT Eka Daya: Seluruh Perizinan Sudah Lengkap

Di sisi lain, Humas PT Eka Daya GH Makmur menyatakan bahwa lahan yang diperoleh perusahaan tersebut berasal dari masa sebelum Kabupaten Siak terbentuk.

Ia menegaskan, perusahaan mengklaim seluruh perizinan yang dimiliki telah lengkap dan PT Eka Daya siap melaksanakan pembangunan.

Terkait pengajuan PBG, pihak perusahaan mengakui permohonan tersebut belum mendapat persetujuan Bupati Siak karena desain bangunan dinilai belum sesuai dengan karakter kawasan Melayu.

Perusahaan menyatakan siap mengikuti proses perizinan dan melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Siapa Bertanggung Jawab atas Status Lahan?

Polemik PT Eka Daya kini tidak sekadar menyangkut kepentingan investasi atau pembangunan pertokoan. Persoalan ini telah melebar menjadi pertanyaan mendasar tentang kepastian hukum tanah, transparansi perizinan, status aset pemerintah, serta perlindungan hak masyarakat.

Jika benar terdapat aset pemerintah yang masih berada di atas lahan perusahaan dan belum memiliki kepastian sertifikat atas nama daerah, maka persoalan tersebut membutuhkan penelusuran serius oleh instansi terkait.

Begitu pula dengan klaim masyarakat atas kepemilikan lahan, peruntukan izin, serta proses perpanjangan HGB, seluruhnya perlu diuji berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan hukum.

Pengecekan lapangan yang dilakukan Bupati Siak bersama Tim Pencari Fakta diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian polemik yang selama ini berkembang.

Masyarakat kini menunggu transparansi: bagaimana riwayat penguasaan lahan PT Eka Daya, bagaimana status rumah dinas pejabat yang berdiri di atasnya, bagaimana legalitas aset pemerintah, serta apakah seluruh pembangunan benar-benar sesuai dengan izin dan tata ruang.

Jangan sampai persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun baru terungkap setelah bangunan berdiri, sementara kepastian hak masyarakat dan aset daerah justru menjadi tanda tanya. (Darwis)




Berita Terkait

Berita Populer

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Teknologi

Read More

Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

  • PelangiQQ

    Ah.. paling bentar ajaa tu - Dapatkan bonus melimpah untuk member baru !! Hanya di ...

    View Article
  • Pelangipoker

    Semoga hukum dapat ditegakkan walaupun melawan orang berduit - Dapatkan bonus untuk member baru ...

    View Article
  • Pokerpelangi

    Udah dapat keja lain mungkin. Habis lama kali diterima PNS - Poker online bonus terbesar untuk ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video